Warganegara dan Negara

1. HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAH

    A.  HUKUM

          Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan

tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,

mencegah terjadinya kekacauan.

          1.  Ciri-ciri dan Sifat Hukum

                  · Adanya perintah atau larangan

                  · Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang

          Agar peraturan tersebut ditaati maka harus ada unsur memaksa, sehingga

dapat memaksa orang untuk menaatinya serta dapat memberikan sanksi tegas terhadap setiap orang yang tidak mau mematuhinya.

          2.  Sumber-sumber Hukum

          Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika di langgar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata.

Hakekatnya: tempat menemukan dan menggali hukum.

          Sumber hukum ada 2 yaitu :

· Sumber hukum materiil: tempat dari mana materi hukum di ambil,

jadi merupakan faktor pembantu pembentukan hukum, dapat di tinjau dari berbagai sudut.

Contoh: sudut pandang politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain.

· Sumber hukum formil ada 5 yaitu :

o UU (statute)

o Kebiasaan (custom)

o Keputusan hakim (jurisprudentie)

o Traktat

o Pendapat sarjana hukum (doktrin)

          3.  Pembagian Hukum

          Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

· Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

· Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

· Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

· Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/Hukum Alam.

· Hukum berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private.

Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,

Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi

, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.

· Hukum  berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan

Hukum Antar golongan.

· Hukum berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

· Hukum berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

     B.  NEGARA

           Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya

baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan

 yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang

 memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah

 tersebut, dan berdiri secara independent.

           Tugas Utama Negara, yaitu :

· Mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain

· Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan

 tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

          1.  Sifat-sifat Negara

· Sifat memaksa, menggunakan kekerasan fisik agar tercapainya ketertiban di masyarakat

· Sifat monopoli, negara mempunyai kekuasaan tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat

· Sikap menyangkut semua, artinya semua peraturan perundang-undangan mengenai semua orang tanpa terkecuali

          2.  Bentuk-bentuk Negara

o Negara Kesatuan (Unitaris)

               Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan

 untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.

 Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan

secara langsung.

Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara,

satu dewan menteri (kabinet),

dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah

yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

    

   Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya

badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

· Sentralisasi

· Desentralisasi

o Negara Serikat (Federasi)

               Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa

negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri,

parlemen sendiri, dan kabinet sendiri,

yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

               Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam,

asal tak bertentangan dengan konstitusi federal.

Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan

oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal :

· Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet)

demi kepentingan negara bagian

· Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan

dengan konstitusi negara serikat

· Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian,

kecuali dalam hal tertentu yang

kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

     3.  Unsur-unsur Negara

o Rakyat

          Rakyat merupakan unsur penting dalam membentuk negara, tanpa masyarakat maka mustahil Negara bisa terbentuk. Leacock mengatakan:

Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang  mendiami bumi ini.

o Wilayah

          Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan ada

wilayah yang didiami oleh manusia,maka negara akanterbentuk dan kekuasaan Negara yang mencakupseluruh  wilayah,tidak hanya tanah,tetapi laut  di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

o Pemerintahan

          Setiap Negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk

merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi  seluruh penduduk di dalam wilayahnya keputusan-keputusan ini berbuntuk  perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain dalam hal ini pemerintah  bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan Negara.

o Kedaulatan.

          Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang

 tersedia.

Tujuan Negara Republik Indonesia

Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

   

C.  PEMERINTAH

     Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Perbedaan Pemerintahan dengan Pemerintah

          Pemerintah itu adalah orang yang memimpin suatu negara, sedangkan

pemerintahan itu adalah suatu sistem politik atau masa jabatan yang harus  di tempuh oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah selama  menjalankan tugas.

          Pemerintah adalah orang yang memberikan mandat atau perintah

 atau lebih mudahnya,pelakunya sedangkan

Pemerintahan adalah masa/waktu seorang pemerintah menjabat jabatannya.  Kedua hal ini sangat berkaitan karena korelasinya sangat erat, seorang  pemerintah pasti punya masa pemerintahan,dan pemerintahan pasti

ada karena adanya pemerintah.

          Pemerintah adalah orang-orang pengambil keputusan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sedangkan Pemerintahan adalah  suatu lembaga atau wadah dari orang-orang yang memerintah.

Bisa dianalogikan pemerintah = sopir, pemerintahan = mobil, rambu-rambu lalu lintas = peraturan UU.

2. WARGA NEGARA DAN NEGARA

          Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu

penduduk yang menjadi unsur negara. Beberapa pengertian warga negara :

· Warga Negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat

perlindungan Negara.

· Warga Negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan

 timbal balik dengan negaranya.

· Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua

peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.

· Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga Negara.

2 Kriteria Menjadi Warga Negara

          Kriteria Kelahiran, berdasarkan kriteria ini, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu :

· Kriteria Kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut "ius sanauinis"

· Kriteria Kelahiran menurut asas tempat lahir disebut "ius soli".

          Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang

menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu

mempunyai kewarganegaraan lain.

Orang-Orang yang Berada dalam Wilayah Negara

· Penduduk, ialah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh

peraturan Negara yang bersangkutan,

diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) di wilayah Negara ini.

Penduduk ini dibedakan menjadi dua yaitu:

o Penduduk warganegara atau warga Negara adalah penduduk, yang sepenuhnya

dapat diatur oleh pemerintah Negara terebut dan mengakui pemerintahannya sendiri

o Penduduk bukan warganegara atau orang asing adalah penduduk yang bukan warganegara

· Bukan Penduduk, ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk

 sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat

 tinggal di wilayah tersebut.

Pasal dalam UUD 1945 tentang Warga Negara

· Menurut pasal 26 UUD 1945

          Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

 orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

· Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945,

          Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia.

Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat

sementara sesuai dengan visa.

Pasal-Pasal dalam UUD 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

           Hak dan Kewajiban warga negara diatur dalam undang - undang,

sebagai berikut :

· Pasal 27 ayat 1-3

Mengatur tentang Kedudukan warga negara,Penghidupan dan

pembelaan terhadap negara.

· Pasal 28 ayat A – J

Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.

· Pasal 29 ayat 2

Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )

· Pasal 30 ayat 1-5

Mengatur tentang Kewajiban membela negara, Usaha pertahanan dan

keamanan rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya,

Kepolisian Indonesia dan tugasnya, Susunan dan kedudukan TNI &

kepolisian Indonesia.

· Pasal 31 ayat 1-5

Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak,

kewajiban belajar,

Sistem pendidikan Nasional,

dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan

· Pasal 33 ayat 1-5

Mengatur tentang pengertian perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip

 Perekonomian Nasional.

· Pasal 34 ayat 1-4

Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai

 tanggung jawab negara.

Referensi:

CD E-Learning Gunadarma
http://takanlupa.blogspot.co.id/2015/01/isd-v-warga-negara-dan-negara.html